Tanpa Political Will, Tidak Terbangun Ekonomi Umat

Jakarta – Meski Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah selesai digelar, namun tujuan utamanya baru saja dimulai. Arus Baru Ekonomi Indonesia bukan hanya sebuah jargon semata oleh karenanya harus dikawal agar segera terwujud. Mengembalikan sistem ekonomi Indonesia sesuai cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 demikian pandangan kongres.

Karena kenyataan yang dihadapi hari ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diklaim nomer tiga didunia, yaitu 5,02 persen, hanya kalah dari India dan China, namun jurang kesenjangan kian melebar. Kekayaan 4 orang taipan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Dengan mayoritas penduduk muslim maka ini menunjukkan ketertinggalan umat Islam dalam perekonomian.

Presiden IIBF Ir. H. Heppy Trenggono menyambut baik rencana pembantukkan Komite Nasional Ekonomi Umat (Komas Ekomat) sebagai salah satu hasil dalam kongres yang digelar MUI tersebut. Hal itu sangat diperlukan untuk mengawal arus baru pereknomian Indonesia. Demikian tuturnya ketika dihubungi melalui telpon.

“Selama ini urusan ekonomi keumatan tidak ada yang ngurusi, Presiden tidak apalagi menteri-menterinya. Maka semakin lama umat semakin marjinal dan tergusur. Sehingga diperlukan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan memantau, memajukan, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan pembangunan ekonomi umat termasuk melakukan gerakan agar tercipta perundang-undangan yang berpihak kepada umat di tengah pembangunan ekonomi nasional” jelas Heppy.

Heppy mengakui memang yang mendorong adanya Komnas yang mengurusi ekonomi umat pada Kongres Ekonomi Umat MUI adalah gagasan dan perjuangan IIBF sejak awal.

Menurutnya, desain politik ekonomi akan menentukan bagaimana wajah perekonomian sebuah bangsa. Sebut saja teori Trickle Down Effect (efek rambatan) dalam upaya pemerataan pembangunan yang sempat mewarani perjalanan pembangunan ekonomi nasional. Sebuah teori yang merupakan konsep utama dari kapitalisme. Membesarkan segelintir pengusaha, lalu darinya diharapkan ekonomi akan “menetes” kebawah. Karena konsep tersebut akhirnya pemerintah lebih menggenjot pertumbuhan ekonomi namun mengabaikan pemerataan. Bisnis mereka membesar dan menggurita menghasilkan konglomerasi seperti yang kita lihat saat ini. Sayangnya sebagian besar masyaraktat Indonesia justru terpuruk dalam kemiskinan. Ketimpangan ekonomi menjadi pemandangan umum dibanyak negara di dunia yang menerapkan teori ini.

Sehingga dengan spirit arus baru ekonomi Indonesia, Peraih Anugerah Tokoh Perubahan Indonesia dari Republika tahun 2011 itu berharap desain politik ekonomi yang menciptakan jurang kesenjangan tidak boleh dilanjutkan. Terjadinya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan terwujudnya kehidupan umat (masyarakat) yang semakin sejahtera itulah arus baru ekonomi Indonesia kedepan, terang Heppy.

Membangun ekonomi adaah sebuah rekayasa politik, tanpa politicall will tidak terbangun ekonomi umat. Jumlah umat Islam yang sangat besar tidak berperan dalam perekonomian karena tidak dirancang untuk memegang, demikian tandas Heppy. Ans

Posted in Berita Utama.

Leave a Reply