3 Hal Ini Harus Dilakukan Pemerintah Untuk Tumbuhkan UMKM Di Indonesia

Malang, November 2018. Tahu kah kamu bahwa bahwa UMKM menguasai 99,9 persen kegiatan usaha di Indonesia? Bahkan menyerap 97,03 persen lapangan kerja, serta menyumbang 62,58 persen porsi PDB bangsa Indonesia, sayangnya dengan dampaknya yang begitu besar seolah belum mendapat perhatian dan prioritas dalam pembangunan ekonomi Indonesia, hal tersebut tercermin dari rendahnya terhadap akses permodalan perbankkan yang hanya hanya 20 persen. Padahal UMKM terbukti handal dan tahan goncangan krisis moneter seperti yang terjadi 1997.

Dengan postur seperti itu jika berbicara tentang membangun ekonomi Indonesia yang harus di sentuh pertama kali adalah UMKM, seperti yang di utarakan oleh Pemimpin Gerakan Beli Indonesia Ir. Heppy Trenggono dalam acara Malang Business Series, Cara Bermain Pebisnis Kelas Dunia (24/11) yang juga turut menghadirkan Cawapres Sandiaga S Uno sebagai narasumber dalam sesi tersebut.

3 hal ini harus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia yang berbasis UMKM menurut Pemimpin Gerakan Beli Indonesia, 3 hal itu pula yang menjadi tantangan terbesar pelaku usaha UMKM di Indonesia.

Pertama, How to Operate, bagaimana mengoperasikan. “Mengapa demikian karena ekosistem di negeri ini tidak mendukung. Sebagai contoh adalah tentang perizinan. Mudah bagi para main besar namun sulit bagi pemain lokal kelas UMKM” Terang Heppy. Banyak sekali cerita ngenes pelaku UMKM yang menjadi sasaran empuk oknum dengan berbagai dalih mulai dari izin edar BPOM hingga izin makanan frozen menjadi sapi perah. Tidak sedikit pelaku usaha yang terbunuh atau memilih membunuh usahanya dari pada berhadapan dengan oknum, belum lagi sengitnya persaingan usaha yang dihadapi. Di sisi lain Izin Makanan Luar seolah karpet merah masuk dengan mudahnya.

Kedua, How to Fund, bagaimana membiayai. Pelaku usaha UMKM butuh di bantu.
“Mereka bukan orang yang malas yang tidak mau berusaha atau hanya berpangku tangan namun mengharap hasil berlimpah, namun mereka berjuang dengan berbagai daya dan upaya untuk memperbaiki taraf hidup keluarga hingga masyarakat sekitar” tutur Heppy. Sayangnya banyak program-program banyak digulirkan untuk korporasi bahkan akses perbankan pun hanya 20 % untuk UMKM. Negara ini sangat Friendly dengan korporasi, ratusan triliun untuk BLBI, dilain pihak sector kerakyatan terus di biarkan berguguran oleh serbuan pemain asing dengan daftar negative investasi yang terus merangsek pada sector UMKM.

Ketiga, bagaimana menjual. Itulah perkara terbesar bagi pelaku usaha di Indonesia. Dengan potensi pasar terbesar ke empat di dunia, produk-produk yang menguasai pasar di dominasi produk asing. “Hari ini pun petani bingung mau tanam apa, setiap musim panen harga selalu jatuh akibat impor disaat bersamaan” papar Presiden IIBF. Sehingga diperlukan langkah pendobrak agar potensi pasar besar bangsa Indonesia ini menjadi kekuatan ekonomi anak-anak bangsa sendiri. Pemerintah perlu memproteksi pasar dalam negeri untuk produk anak bangsa, salah satunya bisa dimulai dari mentransformasi istilah produk Indonesia yang bukan mengacu kandungan lokal namun juga menyentuh siapa pemilik dari produk tersebut. Spirit Gerakan Beli Indonesia bisa mengisi ruang-ruang itu jika di gerakkan oleh pemimpin yang memilki pemahaman dan pembelaan terhadap produk-produk anak bangsa sendiri.

Sebagai penutup peraih menekankan bahwa membangun ekonomi Indonesia artinya membangun UMKM. “Mumpung Bang Sandi disini, kita titipkan perkara ini untuk membantu UMKM di Indonesia. Semoga di tahun 2019, di era kepemimpinan baru nanti ada alokasi 1000 triliun untuk UMKM Indonesia” pungkas Heppy yang di sambut sorak sorai peserta seminar. ANS

Leave a Reply